JATENGNIH.COM - Program revitalisasi 136 sekolah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menyerap 2.040 tenaga kerja lokal untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan. Program ini juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Sandy Tresna Hadi mengatakan, anggaran program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp85,7 miliar. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Anggaran yang kami terima dari program revitalisasi sekolah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp85,7 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata Sandy di Kudus, Minggu.
Pengerjaan program melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja, dengan rata-rata 15 hingga 25 orang di setiap satuan pendidikan penerima bantuan. Pada tahap pertama, sebanyak 465 tenaga kerja lokal terserap di 31 satuan pendidikan.
Tahap pertama mencakup 15 sekolah dasar (SD), tiga sekolah menengah pertama (SMP), dan 13 taman kanak-kanak (TK), dengan anggaran sekitar Rp19,7 miliar. Rinciannya, 225 tenaga kerja terserap di 15 SD, 45 orang di tiga SMP, dan 195 orang di 13 TK.
Pada tahap kedua, revitalisasi mencakup 105 satuan pendidikan dengan anggaran sekitar Rp66 miliar dan menyerap 1.575 tenaga kerja lokal. Sebanyak 990 orang bekerja di 66 TK, 465 orang di 31 SD, dan 120 orang di delapan SMP.
"Dengan demikian, sebanyak 2.040 tenaga kerja lokal terlibat dalam pelaksanaan program revitalisasi di 136 satuan pendidikan, yang terdiri atas 79 TK, 46 SD, dan 11 SMP," ujar Sandy.
Ia menjelaskan, program dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima bantuan. Mekanisme itu memungkinkan masyarakat sekitar terlibat langsung dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan.
Penentuan penerima bantuan mempertimbangkan tingkat urgensi serta kondisi kerusakan bangunan dan fasilitas pendidikan. Di Blora terdapat sekitar 600 SD, 102 SMP, dan lebih dari 900 satuan pendidikan TK/PAUD. Namun, tidak semua sekolah yang mengajukan bantuan dapat menerima program revitalisasi.
"Dari seluruh usulan tersebut, yang diprioritaskan hanya sekolah dengan tingkat kerusakan paling mendesak," ujar Sandy.