Pendampingan Anak Terdampak Penggeledahan Pondok Pesantren

JATENGNIH.COM - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memberikan pendampingan kepada anak-anak yang terkena dampak penggeledahan pondok pesantren di Sukoharjo dan Karanganyar.

"Di sana ada anak-anak kecil, ini yang perlu kami dampingi supaya mereka bisa terus ada keberlanjutannya," ujarnya di Semarang pada hari Sabtu.

Pendampingan ini bertujuan agar anak-anak yang berada di pondok pesantren saat penggeledahan oleh aparat kepolisian tidak mengalami trauma yang berkepanjangan dan dapat melanjutkan pendidikan mereka. Taj Yasin juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan berkomunikasi dengan orang tua dan wali untuk memastikan bahwa pendampingan tersebut berjalan dengan baik.

"Mereka harus tetap belajar di tempat pendidikan yang benar-benar terverifikasi dan terpercaya," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penertiban lembaga pendidikan keagamaan yang belum memiliki izin operasional. Menurutnya, Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang digeledah diduga belum memiliki izin untuk beroperasi.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama mengenai hal ini," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kewenangan untuk menutup lembaga pendidikan keagamaan ada di tangan Kementerian Agama.

Aparat kepolisian melakukan penggeledahan di dua lokasi di Sukoharjo dan Karanganyar pada 27 Oktober 2026, terkait dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan tempat usaha yang terjadi pada 12 September 2026. Penggeledahan tersebut dilakukan saat anak-anak berada di pondok pesantren yang digeledah.