Oleh Tim Redaksi
JATENGNIH.COM - PT Semen Gresik, anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), meraih Apresiasi Minerba Tahun 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI atas kontribusinya dal
JATENGNIH.COM - Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggelar C
JATENGNIH.COM - Pemerintah Kabupaten Batang membekali masyarakat dengan pengetahuan budi daya ikan lele dan nila sebagai alternatif usaha produktif untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Kepala Dina
JATENGNIH.COM - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga untuk mencegah penimbunan dan permainan harga bahan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Pemerintah, menurut Luthfi, perlu memastikan ketersediaan bahan pokok dan menjaga harganya tetap terjangkau sebelum kebutuhan masyarakat meningkat. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota menyiapkan langkah antisipasi.
Instruksi itu disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) 2026 di Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis.
Luthfi meminta pengawasan diperketat untuk mencegah penimbunan dan spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat. Ia juga meminta aparat penegak hukum bertindak jika menemukan pelanggaran.
Pengawasan harga pangan akan dikoordinasikan lintas instansi, termasuk Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah, pemerintah provinsi, dan kejaksaan. “Semuanya akan ikut bersama-sama membentuk suatu tim untuk melakukan pengawasan wilayah,” katanya.
Luthfi juga meminta kepala daerah memperkuat distribusi bahan pokok dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan. Bawang merah dan cabai menjadi perhatian karena perbedaan kapasitas produksi antardaerah dapat memengaruhi kestabilan harga.
Badan usaha milik daerah (BUMD) diminta mengoptimalkan peran sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi petani. Pemerintah kabupaten dan kota juga didorong menjalin kerja sama antardaerah secara langsung, bukan hanya mengandalkan koordinasi antarpedagang.
“Bagi daerah defisit, jalin kerja sama antardaerah dengan daerah surplus. Tidak usah gengsi. Jangan pedagangnya yang koordinasi antarpedagang, kepala daerah yang koordinasi,” ujarnya.
Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga diminta terus digencarkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Luthfi menekankan pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara mendadak setelah harga melonjak.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memetakan stok, kebutuhan, dan jalur distribusi pangan agar dapat mengantisipasi gejolak harga sejak dini.
