Oleh Tim Redaksi
JATENGNIH.COM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri resepsi pernikahan GRAj Ancillasura Marina Sudjiwo, putri mendiang KGPAA Mangkunegara IX, di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Jum
JATENGNIH.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengoptimalkan peran kader posyandu hingga tingkat desa untuk mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Wakil Gubernur Jawa T
JATENGNIH.COM - Truk trailer bermuatan sekitar 25 ton kayu arang terguling dan menimpa sepeda motor di Jalan Solo-Boyolali, Jumat, 6 November 2026. Kecelakaan yang diduga terjadi akibat gangguan rem i
JATENGNIH.COM - Sebanyak 557 pekerja rentan di sektor perikanan Kabupaten Pati mendapat perlindungan jaminan sosial melalui program Asuransi Nelayan (ASNEL). Penambahan peserta itu diumumkan dalam kegiatan Bakti Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Banyutowo, Pati, pada 3 November 2026.
Kegiatan tersebut digelar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mengusung tema “KKP untuk Kesejahteraan Nelayan”. Acara itu juga menjadi ajang memperkuat kerja sama lintas sektor dalam memberikan perlindungan bagi nelayan di Pati.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Hadi Santosa, AP., M.M., mengatakan perlindungan jaminan sosial penting bagi pekerja rentan di sektor maritim.
“Penambahan 557 Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) ke dalam program Asuransi Nelayan (ASNEL) ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah hadir di tengah-tengah nelayan, sehingga mereka memiliki rasa aman dan kepastian perlindungan saat berjuang mengarungi lautan demi menghidupi keluarga,” ujar Hadi.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pati Mochamad Andy Heriamsah mengapresiasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dan Pemerintah Kabupaten Pati atas upaya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal di sektor perikanan.
Andy menyebut pekerjaan nelayan memiliki risiko tinggi, terutama saat bekerja di laut. Karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai sebagai kebutuhan mendasar untuk melindungi nelayan dan keluarganya dari risiko keuangan akibat kecelakaan kerja maupun kematian.
“Sinergi yang harmonis antara KKP, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan ini harus terus dipelihara dan ditingkatkan, sehingga ke depan seluruh nelayan di Kabupaten Pati tanpa terkecuali dapat tercover ke dalam program perlindungan secara menyeluruh dan bertahap,” kata Andy.
Ia berharap peringatan HUT KKP ke-27 dapat meningkatkan kesadaran berbagai pihak mengenai pentingnya perlindungan bagi pekerja rentan.
“Kami berharap momentum HUT KKP ke-27 menjadi titik pijak yang kuat untuk meningkatkan kesadaran bersama, bahwa kesejahteraan nelayan sejati berawal dari adanya rasa aman dalam bekerja melalui perlindungan jaminan sosial yang berkelanjutan,” ujarnya.
